Oleh : Tim Redaksi NTB Insider
NTBInsider.com | Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kembali berdiri di persimpangan antara harapan dan ilusi. Dua dekade lebih sejak berdiri, janji menjadikan Sapi Bali sebagai tulang punggung ekonomi daerah justru terdengar seperti kaset lama yang diputar berulang-ulang. Retorika “maju luar biasa” kini kembali digelorakan, namun publik berhak bertanya dengan nada lebih tajam: apakah bantuan sapi selama ini benar-benar mengangkat ekonomi rakyat, atau hanya memperpanjang daftar kegagalan?
Fakta di lapangan tidak bisa ditutup-tutupi. Bantuan sapi yang digelontorkan melalui APBD selama bertahun-tahun justru kehilangan arah. Tidak ada sistem yang jelas, tidak ada target terukur, dan yang paling fatal: minim evaluasi. Bantuan berubah menjadi rutinitas, bukan solusi.
Sindiran masyarakat tentang “jumlah sapi bantuan bisa melampaui manusia” bukan sekadar candaan. Itu adalah kritik keras terhadap kebijakan yang tidak berdampak nyata. Ketika rakyat mulai menertawakan program pemerintah, itu berarti kepercayaan sudah runtuh.
Ironi semakin nyata ketika KSB yang mengklaim diri sebagai basis Sapi Bali justru tidak memiliki pusat penggemukan maupun pembibitan yang bisa dibanggakan. Bantuan sapi dilepas tanpa ekosistem, tanpa arah hilirisasi, tanpa jaminan keberlanjutan.
RPH Poto Tano menjadi bukti konkret kegagalan itu. Berkali-kali diresmikan, namun tak pernah benar-benar berfungsi. Lebih ironis lagi, alasan klasik yang muncul adalah kekurangan pasokan ternak—di tengah gencarnya program bantuan sapi.
Ini adalah paradoks yang memalukan. Bagaimana mungkin bantuan sapi begitu masif, tetapi bahan baku untuk RPH justru tidak tersedia? Di sinilah letak kegagalan perencanaan yang tidak bisa lagi ditoleransi.
Kini, di bawah kepemimpinan baru, program kembali dikemas dengan wajah berbeda. Skema agribisnis Sapi Bali dengan pola bottom–middle–top terdengar menjanjikan. Namun publik berhak skeptis, karena pola lama belum benar-benar ditinggalkan.
Istilah “langkah awal” kembali digaungkan, seolah-olah perjalanan baru dimulai hari ini. Padahal, langkah yang sama sudah dimulai sejak 2003. Jika selama 22 tahun hasilnya belum terlihat, maka yang perlu dipertanyakan bukan awalnya—melainkan keseriusannya.
Masalah utama bukan pada jumlah bantuan sapi, tetapi pada absennya sistem yang memastikan bantuan itu berkembang. Tanpa pengawasan, tanpa pendampingan, tanpa integrasi pasar, bantuan hanya akan menjadi angka yang hilang di atas kertas.
Pemerintah harus berhenti menjadikan bantuan sapi sebagai alat pencitraan. Yang dibutuhkan adalah ekosistem yang utuh: dari produksi, penggemukan, hingga pemasaran. Tanpa itu, setiap ekor sapi yang dibagikan hanya memperbesar potensi kegagalan berikutnya.
Masyarakat juga tidak boleh lagi pasif. Bantuan yang bersumber dari uang rakyat harus diawasi secara ketat. Kritik harus terus hidup agar kebijakan tidak berjalan tanpa arah.
Pada akhirnya, pertanyaan besar tetap menggantung: apakah bantuan sapi ini benar-benar jalan menuju “KSB Maju Luar Biasa”, atau hanya cara halus untuk mengulang kegagalan dengan kemasan baru? Jika tidak ada perubahan nyata, maka jawabannya sudah jelas—ini bukan kemajuan, ini pengulangan kesalahan.
